Beni RAHARJO

Saya hanya ingin sedikit memberikan wacana mengenai hutan lindung sesuai pemahaman yang saya punya. Hutan lindung menurut UU No. 41 Thn. 1999 merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selama ini hutan lindung dititipkan kepada Perum Perhutani (di Jawa) ataupun lembaga lain (di luar jawa), karena belum ada lembaga resmi yang mengelola seperti TN, CA, SM, Tahura, TWA maupun kawasan konservasi yang lainnya dan pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dna izin pemungutan hasil hutan non kayu kepada perorangan, koperasi, BUMS, maupun BUMN.. Kondisi Hutan Lindung Loksado seperti yang Kang beni ceritakan cukup membuat saya miris. Menurut Pasal 26 UU 41, memang diterangkan bahwa hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan (termasuk wisata) dan pemungutan hasil hutan non kayu. Kegiatan wisata pun di lokasi hutan lindung harus dilakukan dengan benar dan tidak berdampak pada fungsi pokok hutan lindung tersebut yaitu sistem penyangga kehidupan yang ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. Jadi kegiatan wisata merupakan kegiatan “sambilan” yang tidak boleh berdampak pada tugas utama kawasan. Kalo kawasan mau diefektifkan untuk kegiatan wisata, mengapa tidak dirubah saja menjadi kawasan TWA (Taman Wisata Alam) yang memang khusus ditujukan untuk kegiatan wisata alam. Memang, banyak rimbawan baik di daerah dan pusat yang masih belum memahami sepenuhnya akan aturan tentang fungsi hutan yang ada di Indonesia. Apalagi dengan adanya Otoda yang tentunya berorientasi pada peningkatan PAD yang pasti akan mengorbankan SDA yang ada guna memenuhi target. Masih ingat kan bahwa SDA sebagai kapital bersifat “trade off”…… (sori kalo keliru). Masalah budaya masyarakat adat yang memilih jauh dari pemukiman, menurut saya itu memang sudah menjadi budaya mereka secara turun temurun. Dan mengenai milih ilegal logging atau ladang berpindah, saya koq ga setuju sama Kang Beni ya…………ga keliru tuch Kang?????

sedikit cerita.. boleh ya om beni
saya berada di tengah masyarakat loksado sekitar 2 bulan pada tahun 1993 – sudah cukup lama ya
dan ternyata sekarang loksado sudah berubah..
dulu jalan yang sekarang mulus baru dibuka oleh kontraktor korea.
saat itu secara umum ada 3 kelompok masyarakat di sana. pertama kelompok masyarakat dayak yang pedalaman dan ekslusif dengan adat istiadatnya (walaupun sudah berinteraksi dengan baik dengan masyarakat luar). kelompok ini tinggal agak ke pedalaman dari sungai amandit tapi biasanya tetep dekat anak sungainya. kelompok kedua adalah masyarakat yang interaksinya dengan msyarakat luar sangat tinggi dengan pendidikan lebih maju. kelompok ini bisanya tinggal dekat sungai amandit atau tempat yang akses ke luar-nya mudah. kelompok ke tiga adalah suku yang “terasing” dan nomaden. berkomunikasi dengan suku ini tidak se-lancar dua kelompok yang lain karena kendala bahasa. karena gak terdesak oleh kelompok yang lain, kelompok ini lebih ke dalam lagi domisilinya.
itu gambaran beberapa tahun yang lalu.
mungkin kemajuan jaman telah mengubah kondisi itu.
nyatanya ada “inayah” di sana.
karena dulu sama sekali tidak ada hiburan.
warung kopi adalah sebuah tempat berkumpul dan berkomunikasi yang sangat efektif -sebagai sarana tukar info dan lain lain. dan ada 1 meja bilyar tinggalan kontraktor korea

Al – wong yogyakarta

Tolong jaga dan lestarikan alam hutan Loksado dari penambang-penambang yang hanya menginginkan uang dan harta tanpa memikirkan kerusakan hutan nantinya.
Hutan Loksado yang indah ini adalah warisan untuk anak cucu kita di masa depan.