Beni RAHARJO

Saya baru saja melakukan pelatihan GPS di Dinas Pertanian Prov Kalsel dengan peserta dari Kab/Kota. Dari interaksi dengan mereka, saya mendapat gambaran bahwa penanganan data spasial di bidang Pertanian (di Kalsel) sangat minim sekali. Perkembangan teknologi spasial GPS, GIS, dan Remote Sensing masih belum melakukan penetrasi yang berarti di instansi-instansi pertanian.

Padahal, kalau hitung-hitungan kasar, saya pikir pertanian lebih menyumbang income-terhitung bagi negara dibandingkan kehutanan. Di buku-buku statistik memang tidak pernah kelihatan dengan jelas, selalu kalah oleh migas dan sektor lain. Tapi ‘kan hal ini dikarenakan tidak dihitungnya konsumsi masyarakat/petani langsung terhadap produk mereka. Seandainya komponen tersebut dihitung tentu saja akan luar biasa besarnya. Selain itu, dari fisik obyek yang dikelola, kehutanan bisa dibilang mengelola obyek yang tidak memerlukan pengukuran sampai sub meter.  Sedangkan di pertanian, luasan bidang lahan sudah menyentuh persil lahan dengan ukuran kecil-kecil yang kalau salah mengukur/menghitung dalam hitungan meter akan fatal akibatnya. Jadi pengelolaan spasial lebih diperlukan di Pertanian dibandingkan di Kehutanan.

Saya memiliki pemikiran bahwa pengelolaan pertanian di Banua (Kalimantan Selatan) harus lebih berbasis data spasial mengingat pentingnya sektor ini bagi pembangunan. Hal pertama yang perlu diwujudkan adalah bagaimana informasi-informasi spasial dapat sampai ke petani. Misal, petani bisa mengetahui jenis tanah, cuaca/iklim beserta prakiraannya, sistem lahan, erosivitas, dsb dari daerahnya masing-masing. Jadi, penyuluh pertanian tidak saja memberikan teori-teori tentang bagaimana menanam dan memelihara tanaman, tetapi juga sudah memberikan informasi “apa dan bagaimana menanam yang terbaik di lokus tertentu” dengan basis spasial tersebut.

Sebagai imbal balik, petani juga disertakan dalam pemetaan partisipatif. Pemetaan di sini tidak saja dalam artian membuat polygon, tetapi bagaimana informasi lapangan dapat dikumpulkan dalam satu wasah data spasial pertanian yang pada akhirnya bisa dianalisa dan informasinya bisa dikembalikan ke petani itu sendiri. Sebagai contoh, pengukuran curah hujan di daerah yang tidak ada stasiun pengamatan cuaca bisa dikerja-sama kan dengan petani/kelompok. Lokasi-lokasi penampakan erosi di lahan petani bisa dilaporkan kepada penyuluh yang selanjutnya digabungkan dalam suatu database spasial.

Data yang ada di instansi/lembaga seharusnya dikembalikan ke lapangan, baik langsung ke petani maupun lewat penyuluh. Peta tanah, iklim, pH, erosivitas, land suitability, dsb harusnya menjadi barang publik, bukan hanya menjadi komoditas konsultan/penelitian untuk menyelesaikan proyek.

Peningkatan sumberdaya manusia pertanian agar lebih spasial-alert kiranya patut ditingkatkan. Peningkatan SDM ini tidak saja ditujukan mencetak operator-operator yang mahir GIS/GPS/RS, tetapi juga para pengambil keputusan yang faham bahwa mengelola obyek pertanian harus berbasis spasial.

Pengelolaan pertanian berbasis data spasial ini saya angan-angankan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pertanian seperti kegagalan panen, hama/penyakit, konversi lahan pertanian, dsb.