Beni RAHARJO

Hello Kang Paniki.
Perjanjian tertulis tersebut untuk beberapa kasus mujarab, tapi pada sebagian besar kasus data spasial tidak instan seperti itu. Tetap memang diperlukan angka penting yang khusus didesain untuk data spasial, misalnya atribut data spasial skala 1:250.000 harus dibulatkan ke 50ha (luas) dan 25m (panjang, posisi) terdekat.

Si pemegang kompas patut masuk muri kayaknya

Punten yeuh yang kemarin terlupakan. Besok saya coba lagi ya, soalnya besok saya ngantor.

saya setuju dengan pemikiran kang beni
“bahwa semua shapefile tersebut tidak benar. Yang benar adalah peta yang ada legalitasnya. Menteri Kehutanan hanya bisa memberi signature dan cap pada Peta lembaran (kertas), sehingga data yang ‘benar’ adalah peta lembaran, bukan shapefile”
hal itu saya alami juga di sumatera selatan peta penunjukan kawasan hutan yg berbentuk shapefile yang katanya bersumber dari pusat perpwtaan kehutan setelah di overlay kan dengan lampiran peta sk menhut yang ada cap dan ttd menhutanya sebagian besar berbeda.
memang penunjukan digital memakai Peta Dasar Tematik Kehutanan dan Lampiran SK Menhut memakai RBI 250.000, tetapi setelah saya coba telaah lampiran SK Menhut tersebut dengan menggunakan PDTK perbedaan nya tidak sebegitu jauh dibandingkan dengan penunjukan shapefile yg konon katanya dari pusat perpetaan itu. setelah mengetahui perbedaan kami tidak pernah lagi menggunakan shapefile tersebut.

Hatur Nuhun Yat sudah sharing. Jadi sayangi lah peta kertas kita sebagai dasar hukum kita bekerja. Jangan sampai digelang putih gara-gara menggunakan file yang tidak jelas.
Saya yakin banyak sekali teman-teman, khususnya di Dephut, mengalami masalah ini; PDTK vs RBI 50/25 rb. Nurani memilih skala detail, doktrin SK mengharuskan skala rendah; katanya sayang sudah banyak dana digunakan untuk itu. Wek… Ada kilah katanya PDTK vs RBI ibarat membandingkan sawo dengan mangga, tidak bisa dibandingkan. Tetapi menurut saya itu ibarat membandingkan mangga mentah dan mangga masak. Kalau ada mangga masak mengapa harus memakan mangga mentah. Ego sektoral? Feodal? Entah lah.

Maaf kang, lupa nambahin kalau reply No. 5 adalah untukkomen No. 3.
Mungkin petanya dibuat saat masih belum menggunakan komputer ya Kang? Sama juga dengan kalsel tahun 1999, tidak edgematch. Untuk yang begitu di puncak gunung bukan batas luar. Jadi tidak ada kp/kebun yang protes kalau kita luruskan.

Memang dalam kondisi kebingungan begini mesti dikembalikan kepada konsep derivating peta: harus ada 1 peta induk yang dianggap benar. Bila dikawinkan dengan ranah legal formal, maka yang dianggap benar adalah yang ada tanda tangan dan stempel bos. Permasalahan terjadi ketika peta stempel bos tersebut dalam jumlah banyak dan mesti dimaintain dengan benar, seperti yang kami (BPN) alami dengan peta dasar pendaftaran analog (kertas) yang tersusun sangat banyak. Ruang yang digunakan begitu banyak. Belum lagi melawan iklim tropis Indonesia yang lembap. Oleh sebab itu saya kira langkah mendijitalkan peta analog adalah langkah tengah. Proyek ini sangat akbar, idealis namun tidak “basah”… Maka perlu dukungan motivasi dari bos besar.

Salut mas atas postingan-postinganya,sebagai praktisi pemetaan di BPN Kaltim dan juga sebagai alumni Penginderaan Jauh,Fak.Geografi UGM saya sepakat sekali dengan tulisan tersebut,banyak kasus memang yang terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Timur,menyangkut adanya perbedaan deliniasi batas kawasan antara RTRW 1999 (yang masih dipakai) dengan Lampiran SK Menhut no.79/Kpts-II/2001(saya juga dapat shapefile-nya),,kebetulan kami sebagai pemberi advis teknis untuk permohonan ijin,merasa kita di bodohi dengan adanya perbedaan tersebut,karena akan muncullah tanah-tanah dengan status quo,yang artinya ketika dua peraturan itu diterapkan maka akan timbul tanah2 tidak bertuan,tetapi jika kita hanya mengacu salah satu peraturan,maka kita akan di hadapkan dengan kejaksaan dengan dakwaan perambahan kawasan hutan…sedih memang…kira2 gimana mas..minta petunjuk..trimakasih